MORALITAS DAN INTEGRITAS FONDASI MEMBANGUN KOTA GUNUNGSITOLI

Moralitas dan Integritas adalah fondasi atau dasar membangun Kota Gunungsitoli yang maju dan sejahtera, bagaimana tidak... di usia Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke 70 Tahun ini, Indonesia akan semakin banyak kaum intelektual dan cerdas, Kita (Indonesia) akan semakin ikut bersaing dengan dunia tentang teknologi canggih dan pengetahuan baru tidak terkecuali dengan Kota Gunungsitoli. Saat ini lulusan strata satu sampai magister dari berbagai disiplin ilmu sudah lumayan banyak dan akan terus bertambah seiring meningkatnya kesadaran masyarakat Kota Gunungsitoli pentingnya pendidikan.

Kondisi ini tentu membawa dampak positif yang cukup baik untuk kemajuan dan atau peningkatan kualitas sumber daya manusia. Tetapi apakah dengan pendidikan dan pengetahuan yang tinggi menjadi dasar Pembangunan Kota Gunungsitoli? Jawabannya tentu tidak. Peningkatan kualitas SDM memang penting, tetapi yang paling hakiki adalah Moralitas dan Integritas.

Harus diakui bahwa untuk Kota ini (Gunungsitoli) maju, masyarakatnya sejahtera dan masuk dalam kategori Kota teladan, maka kita membutuhkan sosok pemimpin yang punya Moral dan Integritas yang cukup tinggi. Bukan hanya sekedar mampu bekerja, tetapi juga ikut merasakan penderitaan serta mengerti harapan masyarakat Kota Gunungsitoli. Jika orientasinya hanya bekerja dan bekerja, dari tahun penjajahan kita juga sudah Kerja Keras! Bahkan sampai saat sekarang ini kita masih bekerja keras, persoalan kemiskinan juga belum mampu dituntaskan dan diselesaikan. Dunia mungkin kaya akan kaum intelektual dan cerdas tetapi dunia juga semakin dikuatirkan akan semakin merosotnya moralitas dan integritas manusia. Misalkan saja Kesemrawutan penataan Kota dan lalu lintas yang dapat dilihat dan disaksikan langsung dengan mata telanjang, sudah menjadi hal yang biasa saja bagi masyarakat pada umumnya, tetapi tidak dengan Komunitas Ono Niha Peduli.

Pemimpin yang punya moral dan integritas mampu mendefenisikan semua permasalahan Kota Gunungsitoli ini, mulai dari masalah kemiskinan dan kesenjangan sosial, pengangguran, tidak maksimalnya pelayanan publik, serta termasuk kepedulian terhadap kemajuan dan peningkatan peran serta pemuda dalam membangun daerah.

Pada HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke 70 Tahun ini khusus di Kota Gunungsitoli yang juga diiringi dengan semangat demokrasi yakni menyongsong pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung, jujur dan rahasia, Komunitas Ono Niha Peduli mengharapkan lahirnya pemimpin yang punya Moral dan Integritas yang kuat, sehingga tulisan manis yang terangkai dalam Visi dan Misi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dapat terwujud dan terealisasi dengan baik.

Pada kesempatan ini, Komunitas Ono Niha Peduli mengajak seluruh elemen masyarakat, Tokoh masyarakat, Pemuda, akademisi dan kaum intelektual untuk tetap semangat menjujung tinggi nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan ingat selalu semoboyan kita masih tetap Bhineka Tunggal Ika. Wahai rekan-rekan Pemuda... jangan goyah hatimu, apalagi mundur, perjuangan kita belum usai, perjuangan kita semakin sulit, yakni melawan keinginan daging dan tawaran-tawaran untuk berkompromi menggerogoti keuangan dan kekayaan daerah ini. Tugas kita menumpas tuntas orang-orang cerdas dan tidak bermoral, yang berusaha berkompromi membentuk kekuatan untuk sebuah tahta, harta dan ketenaran. Rekan-rekan Pemuda,.. Kejarlah pendidikan setinggi mungkin, ikuti juga perkembangan sosial tetapi jangan tinggal budayamu!. Tetap semangat, kritis dan menjadi cerdas! Salam Kanopi! Merdeka!.

KELEMAHAN PENYUSUNAN RANPERDA DALAM PRAKTIK

Ruang Paripurna DPRD Kota Gunungsitoli

1.   Pemilihan kata dan Kalimat dalam peraturan sangat penting. Kalimat yang dipilih adalah penentu segala tindakan subjek yang diatur. Sebab, bahasa peraturan adalah bahasa hukum yang cenderung tunggal dan tidak multitafsir. Semakin lentur tafsir kata yang dipilih semakin besar potensi aturan itu tidak bisa dijalankan. Apalagi kalau kata yang dipilih salah.

2.  Kesalahan dalam merujuk dan atau mimilih Dasar Hukum Ranperda yang dimuat dalam Konsiderans ataupun peraturan tidak merujuk sama sekali aturan yang lebih tinggi meskipun materi yang diatur sama.

3.    Dinamika pembahasan sering kali  mengubah posisi norma dari pasal tertentu ke pasal lain. Kesalahan rujukan bisa membuat pasal tertentu tidak bisa dijalankan serta mengubah rujukan Pasal tersebut kepasal lainnya.

4.    Kesalahan dalam bentuk Peraturan.

5.    Subjek yang diatur bukan domain Peraturan Daerah.

6.  Pengaturan norma hukum pidana sebagai salah satu materi yang melengkapi sebuah Rancangan Peraturan Daerah sebagai antisipasi kemungkian terjadinya penyalahgunaan Lambang Daerah. Pengaturan Norma Hukum Pidana dalam sebuah Ranperda adalah sah-sah saja, sepanjang regulasi tersebut Pengaturannya jelas, memiliki dasar hukum, penjabaran unsur serta klasifikasi perbuatan yang dihukum itu juga jelas. Mengadopsi Sanksi Pidana dari Hukum Pidana Kodifikasi maupun dari delegasi Undang-undang disebut sebagai kriminalisasi Hukum Pidana. Dalam Kriminalisasi Hukum Pidana tersebut ada beberapa hal yang patut untuk diperhatikan misalnya, penggunaan sanksi pidana sebagai Ultimum Remidium, harus mengandung unsur subsosialitet serta mendapat respon dan dukungan dari masyarakat.

7.    Ranperda meruapakan Copy Paste dari Peraturan Daerah pada Daerah Lainnya dan atau Peraturan yang lebih tinggi. Mengadopsi bahasa Undang-undang yang lebih tinggi tidak salah namun perlu persesuaian dengan substansi dan runag lingkup Peraturan Daerah, sehingga materinya tidak umum lagi namun sudah lex spesialis.