"Berbagi Itu Indah"

Blog ini merupakan media untuk berbagi. Sebuah catatan dan karya pribadi yang bebas dari PLAGIAT. Jika anda ingin mengcopy tulisan di blog ini, harap untuk selalu memberikan Link dari tulisan yang anda copy. Terima kasih... semoga bermanfaat

Senin, 06 Juni 2011

Mengundurkan Diri Dalam Perjanjian Kerja





Artikel ini di buat agar mampu memberi pemahaman kepada teman-teman yang lagi kuliah sambil bekerja atau pekerja. Kami turut prihatin kepada teman-teman yang pernah di bermasalah dengan tempat dimana dia bekerja, apalagi kalau masalah itu sampai membuatnya di hadapkan didepan sidang ataupun berurusan dengan pihak berwajib. Masalah yang kami bahaspun tidak mencakup seluruh prosedur penyelesaian masalah dalam dunia ketenagakerjaan.



Permasalahan/ klasul ganti rugi dalam perjanjian kerja kerap kali menjadi momok tersendiri bagi pekerja yang berkeinginan mengundurkan diri. Pekerja menganggap pengunduran diri merupakan haknya sementara pengusaha/ pihak pemberi kerja menganggap menuntut ganti rugi merupakan haknya pula. Solusinya adalah kedua belah pihak harus menyadarkan posisi dan peranannya masing-masing.

Pasal 62 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN menyatakan sebagai berikut :

“Apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu, atau berakhirnya hubungan kerja bukan karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1), pihak yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja/ buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja”

Dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa pihak yang mengakhiri perjanjian wajib membayar ganti rugi kepada pihak lain. Jadi, jika anda sebagai pekerja yang ingin mengundurkan diri dalam perjanjian kerja sebaiknya anda mempertimbangkan tentang kewajiban membayar ganti rugi kepada perusahaan/ pihak pemberi kerja.

Usahakan, ketika niat untuk mengundurkan diri tersebut sudah bulat, dapat dibicarakan kepada pihak perusahaan/ pihak pemberi kerja. Sebutkan, bahkan kalau perlu, uraikan alasan-alasan mengapa anda mengundurkan diri tersebut. Jika alasan-alasan pengunduran diri tersebut terkait dengan kondisi kerja dan hal tersebut dapat diterima oleh pihak perusahaan/ pemberi kerja kiranya kewajiban membayar ganti rugi sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja anda dapat dihindarkan. Management perusahaan yang baik tentunya tidak akan mempermasalahkan klausul ganti rugi tersebut.

Secara hukum sesungguhnya tuntutan ganti rugi dalam perjanjian kerja dapat dihindarij ika dalam pengunduran diri tersebut pekerja memiliki alasan yang mendesak. Hal ini diatur dalam pasal 1603 huruf p KUHPerdata. Alasan-alasan yang mendesak antara lain dapat dianggap ada :
 
  1. Apabila Pengusaha/ pemberi kerja menganiaya, menghina secara kasar atau mengancam sunguh-sungguh si pekerja, atau membiarkan bahwa perbuatan-perbuatan semacam itu dilakukan oleh salah seorang bawahannya.
  2. Pengusaha/ pemberi kerja ternyata membujuk atau mencoba membujuk si pekerja untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan, atau membiarkan bahwa pembujukan atau percobaab membujuk yang demikian itu dilakukan oleh salah seorang bawahannya.
  3. Apabila ternyata gaji si pekerja tidak dibayar pada waktu yang ditentukan.
  4. Tunjangan kerja dan fasilitas kerja yang telah diperjanjikan, ternyata tidak dijalankan.
  5. Apabila si Pengusaha/ pemberi kerja tidak memberikan pekerjaan yang semestinya sementara upah
    kerjanya si pekerja digantungkan pada hasil pekerjaan yang dilakukan.
  6. Jika upah si pekerja digantungkan pada hasil pekerjaan yang harus dilakukan si pengusaha/ pemberi kerja tidak memberikan bantuan yang diperjanjikan atau tidak memberikan secukupnya.
  7. Terbukti si Pengusaha/ pemberi kerja melalaikan kewajiban-kewajibannya sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja.
  8. Apabila si pengusaha/ pemberi kerja, jika sifat hubungan kerja tidak mengharuskannya, sedangkan si pekerja menolaknya, memerintahkan kepada si pekerja supaya melakukan pekerjaan dalam perusahaan seorang pengusaha lain.
  9. Apabila terus menerus berlangsung hubungan kerja bagi si pekerja akan membawa bahaya bagi jiwa, kesehatan, kesusilaan atau nama baiknya, sedangkan pekerjaan tersebut ternyata tidak disebutkan dalam perjanjian kerja atau setidak-tidaknya tidak tersirat dalam klausul-klasul perjanjian kerja.
  10. Jika si pekerja karena sakit atau lain-lain sebab diluar salahnya menjadi tidak mampu melakukan pekerjaan yang diperjanjikan.
Yang menjadi masalah, walaupun sudah ada alasan mendesak sebagaimana telah dijelaskan di atas, ternyata alasan-alasan pengunduran diri anda tersebut tidak dapat diterima dan pihak management tetap menuntut anda harus membayar ganti rugi maka, saran saya, sebaiknya permasalahan tersebut dibawa/ dilaporkan ke kantor Dinas Ketenagakerjaan setempat. Kelak, kantor dinas ketenagakerjaan dapat menjadi mediator atas masalah tersebut.

Jumat, 03 Juni 2011

10 Sebab Pengeluaran Lebih Besar Dari Pendapatan

Aturan pertama apabila wikimuers ingin sukses dalam keuangan adalah belanjakan uang lebih sedikit dari pendapatan yang diperoleh. Jika tidak bisa melakukan hal itu, anda tidak akan pernah sukses dalam keuangan, sekeras apa pun usaha anda, berapa pun banyak waktu yang anda habiskan untuk bekerja, berapa pun banyak peluang-peluang yang anda terima, atau berapa pun banyak uang yang berhasil anda hasilkan.

Ini adalah aturan yang sederhana, dan kebanyakan orang menerimanya sebagai aturan yang masuk akal. Namun pada kenyataannya banyak orang tidak mempunyai tabungan dan banyak hutang, berarti aturan masuk akal ini tidak dipatuhi.

Berikut ini adalah 10 sebab yang menjadikan seseorang melakukan pembelanjaan yang berlebihan, dan mungkin saja ini juga terjadi pada saya dan anda :
  1. Menjaga status di mata orang lainFaktor psikologi memainkan peran yang besar di dalam kebiasaan belanja kita. Kita ingin merasa sukses atau lebih sukses dibanding orang-orang di sekitar kita. Kita membelanjakan banyak uang untuk menjaga gambaran itu di mata mereka. Padahal di dalam kenyataannya orang-orang itu juga tidak bisa membeli seperti yang dibeli oleh kita secara habis-habisan.
  2. Menghindari kenyataanAdalah mudah membelanjakan uang secara berlebihan apabila kita melupakan rekening-rekening tagihan kita. Kebanyakan orang tidak acuh pada situasi sesungguhnya dari keuangan mereka karena mereka ketakutan untuk memperhatikan kekacauan yang sebenarnya terjadi. Dan itu menjadi lebih mudah untuk sementara dengan menghindarinya. Mereka akan membayar sejumlah pembayaran minimum dari kartu kredit dan kemudian menambah lagi pemakaiannya atau membuka pinjaman baru lalu mengabaikan jumlah keseluruhan hutang yang terus bertambah.

  3. Menghitung uang yang belum pasti akan diterimaBanyak dari kita menghabiskan cadangan uang atau meminjam sejumlah uang dan berharap mendapatkan lain sebagai ganti. Misalnya ada rumor mengenai bonus akhir tahun yang belum pasti kebenarannya, atau THR dengan jumlah tertentu. Kita sering terlalu optimis tentang uang yang akan datang berikutnya. Uang itu dibelanjakan sebelum diterima, dan akhirnya – dan ini sering terjadi – jumlahnya tidak sebanyak yang telah dibelanjakan.
  4. Uang plastik tidak sama rasanya dengan uang sebenarnyaPada umumnya kita akan belanja berlebihan di saat menggunakan kartu kredit dibandingkan dengan uang tunai. Ketika kita menggunakan kartu kredit dan kemudian kartu diserahkan kembali oleh kasir kepada kita setelah digunakan, tidak sama rasanya ketika kita membelanjakan uang tunai dan mendapati uang di dompet kita telah berkurang. Kartu kredit tetap utuh kecuali batas kredit terpenuhi, sedangkan uang tunai bisa lenyap.
  5. Kepuasan segeraSemua ini mengenai sifat yang mendasar dari kita. Kita telah dibombardir oleh mentalitas yang ingin puas dengan segera. Seperti misalnya "Obat penghilang rasa sakit dengan cepat", "makanan siap saji", atau ada pesan iklan "beli sekarang, bayar kemudian". Apabila kita masih bersikap mental seperti itu, kita akan terus dimanfaatkan oleh produsen karena kita selalu menginginkan apa yang kita mau sekarang juga, tanpa mau tahu bagaimana nanti kita membayarnya.
  6. Gaya hidup yang meningkat Banyak orang mengalami peningkatan biaya hidup seiring dengan peningkatan pendapatan mereka. Tapi tidak pernah terjadi hal sama apabila terjadi penurunan pendapatan. Apabila kita terbiasa dengan suatu gaya hidup tertentu, maka sangat sulit untuk menurunkannya, sekali pun situasi keuangan kita memburuk.
  7. Lemah seperti anak-anak Barangkali masih ada sifat kekanak-kanakan kita yang tidak pernah bisa memegang uang dalam waktu lama karena tidak tahan dengan godaan dan selalu ingin segera menghabiskannya, atau kurangnya pemahaman keuangan menjadi suatu alasan kita membelanjakan uang secara berlebihan.
  8. Perasaan akan kekuasaan Membelanjakan uang seringkali membuat orang merasa kuat dan berkuasa. Semakin banyak mereka berbelanja, semakin kuat dan berkuasa rasanya, dan satu-satunya cara untuk mendapatan kembali rasa berkuasa tersebut adalah dengan membelanjakan lebih banyak uang lagi.
  9. Membuktikan harga diri 
    Seseorang yang membeli sebuah mobil terbaru idaman banyak orang, misalnya, akan merasa telah membuktikan bahwa dia sudah menjadi orang yang sukses. Karena bagi sebagian orang apa yang dibelinya menjadi ukuran penghargaan orang lain terhadap mereka.
  10. Tidak bisa berkata tidakSebagian orang merasa gagal ketika mereka tidak bisa memenuhi keinginan orang lain. Misalnya mainan baru yang mahal yang sangat diinginkan anak-anaknya, peralatan rumah baru yang sangat diidamkan istrinya, atau sebuah acara jalan-jalan keluar bersama teman-teman lama. Sebagian orang sulit berkata tidak, bahkan ketika mereka tidak bisa memenuhinya sekali pun.

Kamis, 02 Juni 2011

PRA PERADILAN DALAM HUKUM INDONESIA

Ditulis oleh : Trimen Harefa
koleksi penulis

Akhir – akhir ini kajian mengenai pra peradilan begitu mengemuka. Banyaknya persoalan hukum yang menjadi isu nasional, membuat perkara pra peradilan menarik perhatian masyarakat, diantaranya adalah di kabulkannnya permohonan pra peradilan Anggodo oleh hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan serta akan diajukannya pra peradilan oleh Susno Duaji, Mantan Kabareskrim yang saat ini menjadi terdakwa kasus suap.
Pra peradilan yang lama tidak pernah muncul, mulai menjadi bahan kajian kembali bagi ahli hukum terutama berkaitan dengan efektifitas pra peradilan  melindungi HAM dalam tindakan upaya paksa aparat hukum, serta perdebatan mengenai perlu tidaknya pra peradilan diganti dengan peran hakim komisaris sebagaimana tercantum dalam RUU KUHAP. Banyak pihak menganggap pra peradilan masih di perlukan dalam perlindungan Hak Azasi Manusia (HAM) dari kesewenang – wenangan hukum penguasa serta untuk menguji seberapa jauh aturan hukum acara pidana telah di jalankan aparat hukum.
koleksi penulis

Arti pra peradilan dalam hukum acara pidana dapat dipahami dari bunyi pasal 1 butir 10 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyatakan bahwa Pra Peradilan adalah wewenang pengadilan untuk memeriksa dan memutus dan memutus :

    ·         1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan, atas permintaan tersangka atau keluarganya atau permintaan yang berkepentingan demi tegaknya hukum dan keadilan;
    ·        
    2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan yang berkepntingan demi tegaknya hukum dan keadilan dan;
    ·        
    3. Permintaan ganti rugi atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

    Secara limitattif umumnya mengenai pra peradilan diatur dalam pasal 77 sampai pasal 88 KUHAP. Selain dari pada itu, ada pasal lain yang masih berhubungan dengan pra peradilan tetapi diatur dalam pasal tersendiri yaitu mengenai tuntutan ganti kerugian dan rehabilitasi sebagaimana di atur dalam pasal 95 dan 97 KUHAP.
    Kewenangan secara spesifik pra peradilan sesuai dengan pasal 77 sampai pasal 88 KUHAP adalah  memeriksa sah atau tidaknya upaya paksa (penangkapan dan penahanan) serta memeriksa sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, akan tetapi dikaitkan pasal 95 dan 97 KUHAP kewenangan pra peradilan ditambah dengan kewenangan untuk memeriksa dan memutus ganti kerugian dan rehabitilasi. Ganti kerugian dalam hal ini bukan hanya semata – mata mengenai akibat kesalahan upaya paksa, penyidikan maupun penuntutan, tetapi dapat juga ganti kerugian akibat adanya pemasukan rumah, penggeledahan dan penyitaan yang tidak sah secara hukum sesuai dengan penjelasan pasal 95 ayat (1) KUHAP. Dalam keputusan Menkeh RI No. M.01.PW.07.03 tahun 1982, pra peradilan disebutkan dapat pula dilakukan atas tindakan kesalahan penyitaan yang tidak termasuk alat bukti, atau seseorang yang dikenankan tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang – undang karena kekeliruan orang atau hukum yang diterapkan.
    Ganti kerugian diatur dalam Bab XII, Bagian Kesatu KUHAP. Perlu diperhatikan dalam pasal 1 butir 22 menyatakan “ Ganti kerugian adalah hak seseorang untuk mendapatkan pemenuhan atas tuntutannya yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang – undang atau karena kekeliruan orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur undang – undang ini. Beranjak dari bunyi pasal diatas, dapat ditangkap dengan jelas bahwa ganti rugi adalah alat pemenuhan untuk mengganti kerugian akibat hilangnya kenikmatan berupa kebebasan karena adanya upaya paksa yang tidak berdasar hukum. Kiranya sangat tepat jika negara bertanggung jawab untuk membayar ganti rugi, sebab tindakan upaya paksa tentu dilakukan oleh aparat hukum yang merupakan bagian dari negara.
    Dalam Bab X Bagian Kesatu mulai  pasal 79 sampai dengan pasal 83 KUHAP diatur  pihak – pihak yang dapat mengajukan pra peradilan adalah :
    ·         1. Tersangka, keluarganya melalui kuasa hukum yang mengajukan gugatan praperadilan terhadap kepolisian atau kejaksaan di pengadilan atas dasar sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penyitaan dan penggeledahan;
    ·        
    2. Penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan atas dasar sah lam  atau tidaknya penghentian penyidikan;
    ·        
    3. Penyidik atau pihak ketiga yang berkepentingan atas dasar sah atau tidaknya penghentian penuntutan;
    ·        
    4. Tersangka atau pihak ketiga yang bekepentingan menuntut ganti rugi tentang sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan (pasal 81 KUHAP);
    ·        
    5. Tersangka, ahli waris atau kuasanya tentang tuntutan ganti rugi atas alasan penangkapan atau penahanan yang tidak sah, penggeledahan atau penyitaan tanpa alasan yang sah atau karena kekeliruan orang atau hukum yang diterapkan, yang perkaranya tidak diajukan ke sidang pengadilan (pasal 95 ayat (2) KUHAP).
    Khusus dalam hal pra peradilan yang dilakukan oleh penyidik terhadap penghentian penuntutan atau penuntut umum terhadap penghentian penyidikan hendaknya di pahami bukan untuk mencampuri urusan kewenangan masing – masing kelembagaan tetapi lebih di pahami sebagai kontrol mekanisme penegakan hukum acara. Peran serta masyarakat baik itu melalui LSM maupun secara individu juga mutlak di perlukan dalam pengawasan penegakan hukum. Dalam pasal 80 KUHAP, pengertian pihak ketiga  yang berkepentingan dalam mengajukan pra peradilan tentang penghentian penyidikan atau penuntutan, sering diartikan hanya sebatas saksi pelapor atau saksi korban tindak pidana. Kedepan pengertian itu perlu diperluas dengan melibatkan masyarakat luas yang diwakili LSM atau organisasi kemasyarakatan. M. Yahya Harahap dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP menyatakan perlunya LSM atau organisasi kemasyarakatan di beri ruang sebagai pihak untuk mengajukan pra peradilan. Sebagai lembaga yang bertujuan mengawal penegakan hukum, jika tujuan mem pra peradilankan penghentian penyidikan maupun penghentian penuntutan adalah untuk mengkoreksi atau mengawasi kemungkinan kekeliruan maupun kesewenangan atas penghentian secara horizontal, cukup alasan untuk berpendapat, bahwa kehendak untuk melibatkan masyarakat luas yang di wakili LSM atau organisasi kemasyarakatan dapat di terima dalam proses pengajuan pra peradilan.
    Pengajuan pra peradilan di lakukan di pengadilan negeri, dengan membuat permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk nantinya di register dalam register khusus tentang pra peradilan. Dari permohonan tersebut, sesuai ketentuan pasal 78 ayat (2), Ketua Pengadilan Negeri akan menunjuk seorang hakim tunggal untuk memeriksa perkara pra peradilan dengan dibantu dengan seorang panitera. Untuk penetapan hari sidang sesuai dengan pasal 82 ayat (1) huruf c mensyaratkan untuk segera bersidang 3 hari setelah di catat dalam register dan dalam tempo 7 hari perkara tersebut sudah harus di putus, sedangkan untuk pemanggilan para pihak dilakukan bersamaan dengan penetapan hari sidang oleh hakim yan ditunjuk. Tata cara maupun bentuk putusan dalam pra peradilan tidak diatur dalam ketentuan khusus dalam KUHAP. Sesuai dengan sifat cepat dan sederhananya proses persidangan, hendaknya hakim dapat meyesuaikan dalam melaksanakan proses persidangan maupun putusan. M. Yahya Harahap menegaskan bertitik tolak dari pasal 82 ayat (1) huruf c yang mengatur pengajuan dan tata cara pemeriksaan pra peradilan,  hakim diminta untuk tegas menentukan tahapan persidangan pra peradilan dan membuat putusan sesederhana mungkin atau bisa di gabung dengan Berita Acara Sidang asalkan putusan memuat pertimbangan hukum yang lengkap, jelas dan memadai. Memperhatikan Pasal 82 ayat (1) huruf d yang berbunyi “ Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa Pengadilan Negeri, sedangkan pemeriksaan pra peradilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur” maka pra peradilan dianggap gugur apabila :

    1. Perkaranya telah diperiksa oleh pengadilan Negeri dan;
    2. Pada saat perkaranya di periksa pengadilan Negeri, pemeriksaan pra peradilan belum selesai
      Ketentuan pra peradilan gugur apabila pokok perkara telah masuk di Pengadilan Negeri, di maksudkan untuk menghindari penjatuhan putusan yang berbeda. Tidak tepat kiranya apabila pra peradilan tetap di periksa sementara perkara pokoknya telah masuk juga dalam tahap persidangan. Tentunya jika di paksakan bersidang dan terjadi perbedaan penjatuhan putusan antara pra peradilan dengan perkara pokok, akan menimbulkan akibat hukum yang tidak baik. Gugurnya permohonan pra peradilan dapat juga di lakukan oleh pihak pemohon ketika sidang belum menjatuhkan putusan, asalkan hal tersebut di setujui termohon.
      Putusan pra peradilan pada dasarnya tidak dapat dimintakan banding. kecuali atas putusan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan. Pasal 83 ayat (1) berbunyi “ Terhadap putusan pra peradilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 79, pasal 80 dan pasal 81 tidak dapat di mintakan banding”, sedangkan pasal 83 ayat (2) berbunyi :

        ·         1. Terhadap putusan yang menetapkan “sahnya” penghentian penyidikan atau penuntutan “tidak dapat” diajukan permintaan banding;
        ·       
        2. Terhadap putusan yang menetapkan “tidak sahnya” penghentian penyidikan atau penuntutan “dapat” diajukan permintaan banding;
        ·        
        3. Pengadilan Tinggi (PT) yang memeriksa dan memutus permintaan banding tentang tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan, bertindak sebagai pengadilan yang memeriksa dan memutus “dalam tingkat akhir”.

        Ketentuan pasal 83 ayat (1) tidak dimaksudkan untuk membatasi keinginan para pihak mencari keadilan tetapi justru dimaksudkan untuk mewujudkan “acara cepat” dan mewujudkan kepastian hukum dalam waktu yang relatif singkat, sebagaimana dasar pra peradilan, sebab dalam pasal 83 ayat (2) proses banding ke PT pun merupakan upaya terakhir dan final serta tidak dikenal upaya kasasi pra peradilan ke Mahkamah Agung (MA).
        Pra peradilan adalah hal biasa dalam membangun saling kontrol antara kepolisian, kejaksaan dan tersangka melalui kuasa hukumnya. Tidak usah suatu proses pra peradilan di tanggapi dengan kecurigaan bahwa antara lembaga hukum akan saling menjatuhkan.  Dalam suatu negara hukum, saling kontrol adalah suatu hal lumrah untuk menghindari kesewenang – wenangan penerapan upaya paksa (penangkapan dan penahanan) atau penghentian penyidikan dan penuntutan (SP 3 dan SKPPP) secara tidak beralasan apalagi diam – diam. Upaya kontrol itu perlu sebagai peningkatan kinerja di lembaga penegak hukum, serta untuk membangun kembali citra penegak hukum yang saat ini telah terpuruk. Oleh sebab itu semua proses pra peradilan harus dapat diterima dengan lapang dada, begitu pula dengan putusan yang di hasilkan pra peradilan. Kepolisian, kejaksaan, hakim dan advokat harus mampu bekerja sama  menampilkan hukum yang pasti, jelas dan memadai. Kepastian hukum akan membuat keadaan negara harmonis dan pencari keadilan merasa terlindungi.

        Artikel ini semoga mampu memberikan pengertian dan pemahaman kepada rekan dan teman-teman semua...

        Selasa, 31 Mei 2011

        Penegakkan Hukum yang Bermoral


        Urgensi Hukum Progresif Sebagai Usaha Reformasi Lembaga Penegak Hukum Dalam Menciptakan Sistem Hukum yang Bermoral....


        Negara indonesia adalah negara hukum, hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Norma ini bermakna bahwa di dalam negara kesatuan Republik Indonesia, hukum merupakan urat nadi seluruh aspek kehidupan. Hukum memilki peran strategis dan dominan dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Hukum sebagai suatu sistem, dapat berperan baik dan benar di tengah masyarakat jika instrumen pelaksanaannya dilengkapi dengan kewenangan-kewenangan dalam bidang penegakan hukum.
        Untuk mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum diperlukan baik norma-norma hukum atau peraturan perundang-undangan, juga aparatur pengemban dan penegak hukum yang professional, berintegritas dan berdisplin yang didukung oleh sarana dan prasarana hukum serta perilaku hukum masyarakat.
        Istilah negara hukum,  rechtsstaat, the rule of law , ataupun istilah lainnya sangatlah sering digunakan dalam kepustakaan Indonesia. Upaya untuk menunjukkan kekhasan keindonesiaannya dilakukan dengan menambahkan atribut Pancasila di depan negara hukum sehingga menjadi negara hukum Pancasila. Oleh karena itu dapat kita fahami bersama bahwa paham negara hukum Indonesia berangkat dari prinsip dasar bahwa ciri khas suatu negara hukum adalah bahwa negara memberikan perlindungan kepada warga negaranya menuju cita-cita ideal berlandaskan filosofis pancasila yakni bagaimana suatu hukum mampu membahagiakan rakyatnya.
        Apabila kita sejenak memperhatikan di media cetak atau pun di internet, akan sangat jelas tergambarkan bahwa negara hukum dengan sistem hukumnya yang dijalankan sampai saat ini belum mampu membahagiakan rakyatnya, malah sebaliknya sering kita lihat bagaimana rakyat kecil ditindas oleh hukum di negranya sendiri yang notabene mereka harus dilindungi dan dibahagiakan, sementara para birokrat dan pejabatnya menjadikan hukum di negaranya sebatas alat untuk membehagiakan dirinya sendiri, para pejabat tidak berhati nurani itu memnfaatkan sistem hukum ideal yang ada menjadi sistem hukum yang justru menindas dan dijadikan alat memperkaya diri sendiri.
        Salahsatu permasalahan utama bagaimana negara hukum Indonesia sekarang belum membahagiakan rakyatnya adalah semakin maraknya mafia-mafia hukum dan para koruptor di negeri berbagai kasus makelar kasus, hakim yang disuap, kepala daerah yang korupsi dan masih banyak lagi kasus yang menunjukkan bukti mafia hukum di negeri ini masih sulit untuk diberentas. Kita melihat begitu mudahnya menginterpensi suatu pengadilan yang notabene adalah lembaga penegak hukum yang berwibawa. Inilah sisi lain kotornya sistem hukum kita yang tidak bermoral.
        Data dari Indonesian Corruption Watch selama tahun 2009 misalnya, menunjukkan semakin eksisnya mafia-mafia hukum baik di Kepolisisan, kejaksaan, apalagi di Pengadilan salah satunya kita dapat lihat dari trend putusan yang dijatuhkan para Hakim di Pengadilan. Pengadilan Umum misalnya, masih terus menjadi surga vonis ringan bagi terdakwa korupsi. Data ICW menyebutkan bahwa dalam kurun waktu 2009 dari 199 perkara kasus korupsi dengan 378 orang terdakwa yang diperiksa dan divonis oleh pengadilan di seluruh Indonesia. Sebanyak 224 terdakwa (59,26 %) divonis bebas oleh pengadilan, tentu ini sangatlah disayangkan disaat masyarakat rindu dengan hakim-hakim di pengadilan yang mampu keluar dari kebiasaan putusan bebas apalagi terhadap kasus korupsi. Data di atas hanyalah sebahagian kecil dari berbagai macam praktek mafia hukum yang terjadi di negeri ini, lalu timbul pertanyaan apa sebenarnya yang terjadi dan apa yang menyebabkan ini bisa terjadi ?
        Ada sebuah kesalahan dalam cara berhukum para aparat penegak hukum sekarang ini, jadi yang rusak bukanlah Lembaga penegak hukum itu tapi orang yang ada di dalmnya.   Mereka terlalu rasionalitas dan kekaguman terhadap positivstiknya suatu undang-undang yang notabene pun diciptakan untuk mengatur dan membahagiakn masyarakat. Proses hukum lebih nampak sebagai “mesin peradilan” yang semata-mata hanya berfungsi mengejar target penyelesaian perkara yang efektif dari sisi kuantitas sesuai dengan tahap-tahap dan aturan main yang secara formal ditetapkan dalam peraturan. Sungguh sangat miris keadaan demikian telah menyebabkan berbagai ketidakberdayaan dalam proses penegakan hukum. ketidakberdayaan tersebut dapat berupa ketidakberanian untuk mengambil sikap atau pilihan tindakan yang secara formal bertentangan atau tidak ada aturannya dalam undang-undang, ketidakmampuan untuk secara kreatif menafsirkan undang-undang dalam penyelesaian perkara baru yang belum ada aturannya, dan ketidakmampuan/ketidakmauan untuk membuat terobosan-terobosan atau inovasi-inovasi dalam pemaknaan sebuah aturan dalam undang-undang untuk mewujudkan keadilan sesuai dengan rasa keadilan masyarakat.
        Dalam mengahadapi realitas tersebut kita perlu mencari sebuah solusi dalam manangani permasalahan-permasalahan mafia hukum yang semakin marak di negeri ini. Cara-cara berfikir yang bersifat “out of the box” dan cara-cara berhukum yang inovatif dan harus sering kali keluar dari kelaziman tersebut merupakan bagian dari solusi kegelisahan dalam menghadapi keberadaan hukum yang sulit dijadikan sarana untuk mewujudkan kadilan bagi masyarakat yang lemah. Hingga apada akhirnya gagasan hukum Progresif yang dilansir oleh sang Begawan hukum Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H. dimunculkan penulis sebagai solusi reformasi lembaga penegak hukum untuk memberantas mafia hukum di Indonesia yang semakin marak dan sistemik ini demi terciptanya sistem hukum yang lebih bermoral, hal ini tidak lain tujuannya adalah agar suatu negara hukum mampu membahagiakan rakyatnya.

        Munculnya gagasan hukum Progresif
        Gagasan hukum progresif muncul sebagai reaksi keprihatinan terhadap keadaan hukum di Indonesia yang sedemikian rupa sehingga muncul pendapat dari pengamat internasional hingga masyarakat awam bahwa sistem hukum Indonesia adalah yang terburuk di seluruh dunia. Fakta yang tidak dapat dipungkiri adalah semakin tak berdayanya hukum Indonesia dalam upaya mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
        Prinsip utama yang dijadikan landasan Hukum progresif adalah “hukum adalah untuk manusia”, bukan sebaliknya. Jadi manusialah yang merupakan penentu dan dipahami pada dasarnya adalah baik. Prinsip tersebut ingin menggeser landasan teori dari faktor hukum ke faktor manusia. Konsekuensinya hukum bukanlah merupakan sesuatu yang mutlak dan final tetapi selalu dalam proses menjadi (Law as process, law in the making) yakni menuju kualitas kesempurnaan dalam arti menjadi hukum yang berkeadilan, hukum yang mampu mewujudkan kesejahteraan atau hukum yang peduli terhadap rakyat. Berdasarakan uraian di atas sangatlah jelas kita dapat melihat perbedaan yang jauh antara hukum Progresif dengan hukum moderen yang dipakai saat ini, yang hanya bercirikan Rule of Law berupa formal Rules atau tertulis dalam bentuk Peraturan perundang-undangan, procedurs atau dilaksanakan melalui aturan main yang ketat, methodologist atau mendewakan logika dalam penerapannya, dan bureaucreacy atau hanya lembaga-lembaga formal yang diakaui memilki otoritas untuk membuat, melaksanakan, dan mengawasi hukum.
        Dari penjelasan gagasan hukum progresif oleh Prof Tjipt Dapat disimpulkan pula bahwa masalah interpretasi dan penafsiran menjadi sangat urgent dalam pemberdayaan hukum progresif dalam rangka untuk mengatasi keterpurukan lembaga penegak hukum. Penafsiran dan interpretasi dalam hukum progresif tidak terbatas pada konvensi-konvensi yang selama ini diunggulkan seperti penafsiran gramatikal, sejarah, sistemik, dan sebagainya, namun lebih dari itu berupa penafsiran yang bersifat kreatif dan inovatif sehingga dapat membuat sebuah terobosan dan “lompatan” pemaknan hukum menjadi sebuah konsep yang tepat dalam menjangkau hukum yang bermoral kemanusiaan.

        Hukum progresif dan reformasi lembaga penegak hukum
        Yang menjadi prinsip suatu hukum progresif adalah bahwa hukum adalah untuk manusia bukan sebaliknya, artinya segala proses berhukum adalah faktor manusianya. Hubungannya dengan reformasi lembaga penegak hukum adalah terjadinya ketidakberesan dengan moralitas arang-orang yang lembaga penegak hukum di negeri ini, namun tidak sedikit dari mereka ada pula yang berani ber hukum progresif, ini yang perlu dilanjutkan. Perlu adanya sikap progresif dalam memahami setiap perkara agar nenar-benar adil bagi setiap masyarakat. Korupsi misalnya, data ICW diatas menunjukkan bahwa ada seseuatu yang salah dari begitu banyaknya putusan bebas yang dijatuhkan oleh lembaga penegak hukum yakni pengadilan. Inilah yang perlu direformasi. Lalu timbul suatu  pertanyaan bagian mana yang perlu direformasi dari suatu lembaga penegak hukum ?
        Perilaku manusianya, itulah yang paling urgent untuk direformasi, setiap aparat penegak hukum harus mampu memamahami hukum progresif sebagai suatu hukum yang mampu berfikir out of the box atau berfikir inovatif dalam menjalankan hukum, tidak dengan hanya mendasarkan pada bunyi undang-undang. Dan ini harus dilaksanakan mulai dari tingkat penyidikan, penyelidikan, sampai pada penuntutan. Pemaknaan hukum progresif sangatlah penting bagi aparat penegak hukum dalam rangka reformasi lembaga penegak hukum, karena lembaga penegak hukum inilah yang menjadi the guardian of justice ketika orang-orang atau aparat yang menjalanknnya bermoral buruk maka sistem hukum kita pun tidak akan bermoral yang akhirnya akan menghasilakn ketidakadilan di dalam masyarakat.
        Kasus korupsi misalnya, yang merupakan tanggungjawab penanganan oleh Kepolisian, KPK, Kejaksaan sampai pada pengadilan Tipikor, lembaga penegak hukum ini harus mampu memaknai hukum progresif agar persoalan korupsi ini bisa di atasi. Prof  Tjipt (2004) menegaskan bahwa tindakan pro-aktif aparat kejaksaan, kepolisisan dan KPK untuk mengungkap kasus korupsi sangat di nantikan masyarakat. Selain membutuhkan jaksa yang berani, Indonesia juga membutuhkan penegakan  hukum yang progresif sebagaimana yang ditengarai oleh Prof Tjipt berangkat dari kekecewaan masyarakat atas ketidakmampuan aparat hukum untuk meminimalisasikan tindak pidana korupsi yang dijuluki extra ordinary crime ini.
        Oleh karena itu dapat disimpulkan di sini bahwa reformasi lembaga penegak hukum sesungguhnya adalah bagaimana mereformasi aparat yang menjalankan lembaga tersebut, pemaknaan hukum progresif bagi aparat penegak hukum agar mampu berfikir hukum progresif, jangan sampai hanya bersifat positivistik yang terlalu berdasarkan kepada Undang-undang belaka yang merupakan produk hukum liberal Eropa dan terbukti tidak mampu membahagiakan rakyat Indonesia sampai saat ini. Kita butuh jaksa-jaksa progresif, polisi-polisi progresif, dan hakim-hakim progresif, wacana hukum progresif mudah-mudahan mampu menjadi dobrakan utama reformasi lembaga penegak hukum, karena bagaimanapun untuk merubah sistem hukum kita agar lebih bermoral, maka yang harus dirubah adalah orang-orang yang menjalankan hukum itu atau lembaga itu terlebih dahulu.

        Minggu, 29 Mei 2011

        Macam-macam Delik Hukum

        1. Pengertian Delik


        Hukum pidana Belanda memakai istilah strafbaar feit, kadang-kadang juga delicht yang berasal dari bahasa Latin delictum. Perbuatan pidana atau delik ialah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dan barangsiapa yang melanggar larangan tersebut dikenakan sanksi pidana. Selain itu perbuatan pidana dapat dikatakan sebagai perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, perlu diingat bahwa larangan ditujukan pada perbuatan, sedangkan ancaman pidananya ditujukan pada orang yang menimbulkan perbuatan pidana itu.
        Menurut Van Hamel, delik adalah suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain. Sedangkan menurut Prof. Simons, delik adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan atau perbuatan yang dapat dihukum.

        Berdasarkan rumusan Prof. Soimons maka delik memuat beberapa unsur yaitu:
        a. Suatu perbuatan manusia
        b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang
        c. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan

        Berdasarkan pasal 1 ayat (1) KUHP maka seseorang dapat dihukum bila memenuhi hal-hal sebagai berikut:
        a. Ada suatu norma pidana tertentu.
        b. Norma pidana tersebut berdasarkan Undang-undang.
        c. Norma pidana itu harus telah berlaku sebelum perbuatan itu terjadi.

        Dengan kata lain, tidak seorangpun dapat dihukum kecuali telah ditentukan suatu hukuman berdasarkan undang-undang terhadap perbuatan itu.
        Menurut Moeljatno, kata “perbuatan” dalam “Perbuatan Pidana” mempunyai arti yang abstrak yaitu merupakan suatu pengertian yang menunjuk pada dua kejadian yang kongkret yakni adanya kejadian tertentu dan adanya orang yang berbuat sehingga menimbulkan kejadian.
         

        2. Unsur-unsur Delik
        Berdasarkan analisa, delik terdiri dari dua unsur pokok, yaitu:
        (a) Unsur pokok Subyektif
        Asas pokok hukum pidana “Tak ada hukuman kalau tak ada kesalahan”. Kesalah yang dimaksud disini adalah sengaja dan kealpaan.
        (b) Unsur pokok Obyektif
        • Perbuatan manusia yang berupa act dan omission. Act yaitu perbuatan aktif tau perbuatan positif. Sedangkan omission yaitu perbuatan tidak aktif atau perbuatan negatif. Dengan kata lain ialah mendiamkan atau membiarkan.
        • Akibat perbuatan manusia
        menghilangkan , merusak , membahayakan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum. Misalnya, nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan dan lain sebagainya.
        • Keadaan-keadaan yaitu keadaan pada saat perbuatan dilakukan dan keadaan setelah perbuatan melawan hukum.
        • Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum.
        Semua unsur-unsur delik tersebut merupakan satu kesatuan dalam satu delik. Satu unsure saja tidak tidak ada atau tidak didukung bukti, akan menyebabkan tersangka/terdakwa dapat dihukum. Penyelidik, Penuntut Umum harus dengan cermat meneliti tentang adanya unsur-unsur delik tersebut.

        3. Macam-macam Delik

        a.) Delik Kejahatan dan Pelanggaran
        Perbuatan-perbuatan pidana menurut sistem KUHP dibagi atas kejahatan (misdrijven) dan pelanggaran (overtredingen). Pembagian tersebut didasarkan atas perbedaan prinsipil. Pembagian kejahatan disusun dalam Buku II KUHP dan pelanggaran disusun dalam Buku III KUHP. Undang-undang hanya memberikan penggolongan kejahatan dan pelanggaran, akan tetapi tidak memberikan arti yang jelas.
        Kejahatan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kepentingan hukum, sedangkan pelanggaran merupakan perbuatan yang tidak mentaati larangan atau keharusan yang ditentukan oleh penguasa Negara. 

        Ada tiga macam kejahatan yang dikenal dalam KUHP yakni:

        (1) kejahatan terhadap Negara. Sebagai contohnya adalah Penyerangan terhadap Presiden atau Wakil Presiden yang terdapat pada pasal 104 KUHP, Penganiayaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden pada pasal 131 KUHP, Penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden pada pasal 134 KUHP.

        (2) kejahatan terhadap harta benda misalnya pencurian pada pasal 362 s/d 367 KUHP, pemerasan pada pasal 368 s/d 371 KUHP, penipuan pada pasal 406 s/d 412 KUHP. Menurut undang-undang pencurian itu dibedakan atas lima macam pencurian yaitu: (a) pencurian biasa pada apsal 362 KUHP, (b) pencurian dengan pemberatan pada pasal 363 KUHP, (c) pencurian dengan kekerasan pada pasal 365 KUHP, (d) pencurian ringan pada pasal 364 KUHP, (e) pencurian dalam kalangan keluarga pada pasal 367 KUHP.

        (3) kejahatan terhadap badan dan nyawa orang semisal penganiayaan dan pembunuhan.

        Pelanggaran yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada wet yang menentukan demikian. Pelanggaran dibagi tiga macam yakni: Pelanggaran tentang keamanan umum bagi orang, barang dan kesehatan umum. Misalnya, kenakalan yang artinya semua perbuatan orang bertentangan dengan ketertiban umum ditujukan pada orang atau binatang atau baarang yang dapat menimbulkan bahaya atau kerugian atau kerusuhan yang tidak dapat dikenakan dalam pasal khusus dalam KUHP.

        Perbedaan kejahatan dan pelanggaran:

        1. Pidana penjara hanya diancamkan pada kejahatan saja
        2. Jika menghadapi kejahatan maka bentuk kesalahan (kesengajaan atau kealpaan) yang diperlukan disitu, harus dibuktikan oleh jaksa, sedangkan jika menghhadapi pelanggaran hal itu tidak usah.
        3. Percobaan untuk melakukan pelanggaran tidak dapat dipidana (Pasal 54).
        4. Tenggang kadaluwarsa, baik untuk hak menentukan maupun hak penjalanan pidana bagi pelanggaran pidana satu tahun, sedangkan kejahatan dua tahun.

        b.) Delik Dolus dan Culpa
        Delik dolus ialah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang dilakukan dengan sengaja. Contohnya terdapat pada pasal 338 KUHP yang berbunyi “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”. Selain pada pasal 338 KUHP, terdapat pula contoh delik dolus lainnya yaitu, pasal 354 KUHPdan pasal 187 KUHP.
        Delik culpa ialah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang dilakukan dengan kealpaan (kelalaian). Contoh delik culpa yaitu pasal 359 KUHP yang berbunyi “Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun”.
        Culpa dibedakan menjadi culpa dengan kesadaran dan culpa tanpa kesadaran. Culpa kesadaraan terjadi ketika si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbul suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah, agan tepat timbul masalah. Sedangkan culpa tanpa kesadaran terjadi ketika si pelaku tidan menduga akan timbul suatu akibat, yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, sedang ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya akibat.
        Tindak pidana yang dilakukan oleh orang-orang yang mampu bertanggung jawab selalu dianggap dilakukan dengan kesengajaan atau kealpaan. Kesengajaan dan kealpaan adalah bentuk-bentuk kesalahan. Tidak adanya salamh satu dari keduanya tersebut berarti tidak ada kesalahan.

        c.) Delik Commissionis dan Delik Ommisionis
        Delik Commissionis adalah perbuatan melakukan sesuatu yang dilarang oleh aturan-aturan pidana, misalnya mencuri (Pasal 362), menggelapkan (Pasal 372), menipu (Pasal 378). Delik commisionis pada umumnya terjadi di tempat dan waktu pembuat (dader) mewujudkan segala unsur perbuatan dan unsure pertanggungjawaban pidana.
        Delik Ommisionis yaitu tindak pidana yang berupa perbuatan pasif yakni, tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan. Contoh delik ommisionis terdapat dalam BAB V pasal 164 KUHP tentang kejahatan terhadap ketertiban umum.

        d.) Delik Formil dan Delik Materiil
        Delik Formil ialah rumusan undang-undang yang menitikberatkan kelakuan yang dilarang dan diancam oleh undang-undang, seperti pasal 362 KUHP tentang pencurian.
        Delik Materiil ialah rumusan undang-undang yang menitikberatkan akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, seperti pasal 35 KUHP tentang penganiayaan. Kadang-kadang suatu delik diragukan sebagai delik formil ataukah materiil, seperti tersebut dalam pasal 279 KUHP tentang larangan bigami.

        e.) Delik Biasa dan Delik Berkualifikasi
        Delik biasa yaitu delik yang mempunyai bentuk pokok yang disertai unsur memberatkan atau juga mempunyai bentuk pokok yang disertai unsur yang meringankan. Contohnya pasal 341 lebih ringan daripada pasal 342, pasal 338 lebih ringan daripada pasal 340 dan 339, pasal 308 lebih ringan daripada pasal 305 dan 306.
        Delik berkualifikasi adalah bentuk khusus, mempunyai semua unsur bentuk pokok yang disertai satu atau lebih unsur yang memberatkan. Misalnya pencurian dengan membongkar, penganiayaan yang mengakibatkan kematian, pembunuhan berencana. Dalam pasal 365 terhadap pasal 362, pasal 374 terhadap pasal 372.

        f.) Delik Murni dan Delik Aduan
        Delik murni yaitu delik yang tanpa permintaan menuntut, Negara akan segara bertindak untuk melakukan pemeriksaan. Berdasarkan pasal 180 KUHAP setiap orang yang melihat, mengalami, mengetahui, menyaksikan, menjadi korban PNS dalam melakukan tugasnya berhak melaporkan.
        Delik aduan adalah delik yang proses penuntutannya berdasarkan pengaduan korban. Delik aduan dibagi menjadi dua yaitu yang pertama murni dan yang kedua relatif.

        g.) Delik Selesai dan Delik Berlanjut
        Delik selesai yaitu delik yang terdiri atas kelakuan untuk berbuat atau tidak berbuat dan delik telah selesai ketika dilakukan, seperti kejahatan tentang pengahasutan, pembunuhan, pembakaran ataupun pasal 330 KUHP yang berbunyi:

        (1) Barang siapa dengan sengaja menarik orang yang belum cukup umur dari kekuasaan yang menurut undang-undang ditentukan atas dirinya atau dari pengawasan orang yang berwenang untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
        (2) Bilamana dalam hal ini dilakukan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau bilamana anaknya belum berumur 12 tahun, dijatuhkan hukuman pidana penjara paling lama sembilan tahun.

        Berdasarkan bunyi ayat (2) pasal ini, maka unsur kekerasan atau ancaman kekerasan merupakan hal yang memperberat pidana. Jadi, delik aslinya yang tercantum di ayat satu tidak perlu ada unsur kekerasan atau ancaman kekerasan.
        Delik berlanjut yaitu delik yang terdiri atas melangsungkan atau membiarkan suatu keadaan yang terlarang, walaupun keadaan itu pada mulanya ditimbulkan untuk sekali perbuatan. Contohnya, terdapat dalam pasal 221 tentang menyembunyikan orang jahat, pasal 333 tentang meneruskan kemerdekaan orang, pasal 250 tentang mempunyai persediaan bahan untuk memalsukan mata uang.

        Kesimpulan
        • Perbuatan pidana atau delik ialah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dan barangsiapa yang melanggar larangan tersebut dikenakan sanksi pidana. Selain itu perbuatan pidana dapat dikatakan sebagai perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, perlu diingat bahwa larangan ditujukan pada perbuatan, sedangkan ancaman pidananya ditujukan pada orang yang menimbulkan perbuatan pidana itu.
        • Berdasarkan analisa, delik terdiri dari dua unsure pokok, yaitu:
        (a) Unsur pokok Subyektif dan
        (b)Unsur pokok Obyektif
        • Macam-macam Delik
        a.) Delik Kejahatan dan Pelanggaran
        Kejahatan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kepentingan hukum, sedangkan pelanggaran merupakan perbuatan yang tidak mentaati larangan atau keharusan yang ditentukan oleh penguasa Negara.
        Pelanggaran yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada wet yang menentukan demikian.
        b.) Delik Dolus dan Culpa
        Dolus ialah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang dilakukan dengan sengaja.
        Delik culpa ialah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang dilakukan dengan kealpaan (kelalaian).
        c.) Delik Commissionis dan Delik Ommisionis
        Delik Commissionis adalah perbuatan melakukan sesuatu yang dilarang oleh aturan-aturan pidana.
        Delik Ommisionis yaitu tindak pidana yang berupa perbuatan pasif yakni, tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan.
        d.) Delik Formil dan Delik Materiil
        Delik Formil ialah rumusan undang-undang yang menitikberatkan kelakuan yang dilarang dan diancam oleh undang-undang.
        Delik Materiil ialah rumusan undang-undang yang menitikberatkan akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang.
        e.) Delik Biasa dan Delik Berkualifikasi
        Delik biasa yaitu delik yang mempunyai bentuk pokok yang disertai unsur memberatkan atau juga mempunyai bentuk pokok yang disertai unsur yang meringankan.
        Delik berkualifikasi adalah bentuk khusus, mempunyai semua unsur bentuk pokok yang disertai satu atau lebih unsur yang memberatkan.
        f.) Delik Selesai dan Delik Berlanjut
        Delik selesai yaitu delik yang terdiri atas kelakuan untuk berbuat atau tidak berbuat dan delik telah selesai ketika dilakukan, seperti kejahatan tentang pengahasutan, pembunuhan, dan lain sebagainya.
        Delik berlanjut yaitu delik yang terdiri atas melangsungkan atau membiarkan suatu keadaan yang terlarang, walaupun keadaan itu pada mulanya ditimbulkan untuk sekali perbuatan.

        Asas – Asas Dalam Hukum Indonesia


        Hanya sekedar tahu saja, kalau sampe kita gak kenal Hukum, kebanyakan dari kita mungkin akan dibodohi oleh sekeliling kita, jika kita tidak mengetahui Hukum di Indonesia. Berikut macam – macam Asas Hukum ..
        1. Asas Hukum (P. Scholten)
        kecenderungan-kecenderungan yang disyaratkan oleh pandangan kesusilaan kita pada hukum dan merupakan sifat – sifat umum dengan keterbatasannya sebagai pembawaan yang umum itu, tetapi harus ada.
        2. Asas Hukum Umum
        Norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum.
        3. Asas hukum khusus
        Asas hukum yang berfungsi dalam bidang yang lebih sempit seperti dalam bidang hukum perda, hukum pidana dan sebagainya, yang sering merupakan penjabaran dari asas hukum umum.
        4. Asas Hukum Internasional
        Asas hukum yang diberlakukan dalam hubungan antar negara.
        5. Asas hukum pengangkutan
        Objek kajian berupa landasan filosofis (fundamental norm) yang menjadi dasar ketentuan-ketentuan mengenai pengangkutan yang menyatakan kebenaran, keadilan dan kepatutan yang diterima oleh semua pihak.
        6. Asas Hukum (Van Eikema Hommes)
        Dasar-dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif.
        7. Azas “Pacta sunt servanda” yang berarti “Janji harus ditepati”
        Dasar yang fundamental di dalam hukum perjanjian yang banyak dianut di berbagai negara adalah suatu azas yang berbunyi “Pacta sunt servanda” yang berarti “Janji harus ditepati”. Azas pacta sunt servanda ini kemudian muncul di berbagai peraturan hukum di semua bangsa yang berperadaban.
        8. Praduga Tak Bersalah atau “in dubio pro reonce”
        Adalah asas di mana seseorang dinyatakan tidak bersalah hingga pengadilan menyatakan bersalah. Asas ini sangat penting pada demokrasi modern dengan banyak negara memasukannya kedalam konstitusinya.
        9. Asas Legalitas
        Yaitu adanya persamaan kedudukan, perlindungan, dan keadilan di hadapan hukum.
        10. Asas Keseimbangan
        Yaitu proses hukum yang ada haruslah menegakkan hak asasi manusia dan melindungi ketertiban umum.
        11. Asas Unifikasi
        Yaitu penyamaan keberlakuan hukum acara pidana di seluruh wilayah Indonesia
        12. Asas Ganti rugi dan Rehabilitasi
        Yaitu adanya ganti rugi dan rehabilitasi bagi pihak yang dirugikan karena kesalahan dalam proses hukum.
        13. Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan
        Yaitu pelaksanaan peradilan (dari penyidikan sampai dengan putusan Hakim) secara tidak berbelit-belit dan dengan biaya yang seminim mungkin guna menjaga kestabilan terdakwa (pasal 50 KUHAP).
        14. Asas Oportunitas
        Yaitu hak seorang Jaksa untuk menuntut atau tidak demi kepentingan umum.
        15. Asas Akusator
        Yaitu penempatan tersangka sebagai subjek yang memiliki hak yang sama di depan hukum.
        16. Prinsip Pembatasan Penahanan
        Yaitu menjamin hak-hak asasi manusia dengan membatasi waktu penahanan dalam melalui proses hukum.
        17. Prinsip Diferensiasi Fungsional
        Yaitu penegasan batas-batas kewenangan dari aparat penegak hukum secara instansional.
        18. Prinsip Saling Koordinasi
        Yaitu adanya hubungan kerja sama di antara aparat penegak hukum untuk menjamin adanya kelancaran proses hukum.
        19. Prinsip Penggabungan Pidana dengan Tuntutan Ganti Rugi
        Yaitu dipakainya gugatan ganti rugi secara perdata untuk menyelesaikan kasus pidana yang berhubungan dengan harta kekayaan.
        20. Peradilan tebuka Untuk Umum
        Yaitu hak dari publik untuk menyaksikan jalannya peradilan (kecuali dalam hal-hal tertentu).
        21. Kekuasaan Hakim yang Tetap
        Yaitu peradilan harus dipimpin oleh seorang/sekelompk hakim yang memiliki kewenangan yang sah dari Pemerintah.
        22. Pemeriksaan Hakim Yang langsung dan lisan
        Yaitu peradilan dilakukan oleh hakim secara langsung dan lisan (tidak menggunakan tulisan seperti dalam hukum acara perdata.
        23. Bantuan Hukum Bagi Terdakwa
        Yaitu adanya bantuan hukum yang diberikan bagi terdakwa.
        24. Asas Perintah Tertulis
        Yaitu segala tindakan hukum hanya dapat dilakukan berdasarkan perintah tertulis dari pejabat yang berwenang dengan UU.
        25. Asas Memperoleh Bantuan Hukum
        Yaitu setiap orang punya kesempatan, bahkan wajib memperoleh bantuan hukum guna pembelaan atas dirinya (pasal 54 KUHAP)
        26. Asas Terbuka
        Yaitu, pemeriksaan tindak pidana dilakukan secara terbuka untuk umum (pasal 64 KUHAP)
        27. Asas Pembuktian
        Yaitu tersangka/ terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian (pasal 66 KUHAP), kecuali diatur lain oleh UU
        28. Asas Praduga Rechtmatig (benar menurut Hukum, presumptio iustea causa)
        Asas ini menganggap bahwa setiap tindakan penguasa selalu harus dianggap berdasarkan hukum (benar) sampai ada pembatalan. Dalam asas ini gugatan tidak menunda pelaksanaan KTUN yang digugat (Pasal 67 ayat (1) UU No.5 tahun 1986).
        29. Asas pembuktian bebas
        Hakimlah yang menetapkan beban pembuktian. Hal ini berbeda dengan ketentuan 1865 BW (lihat Pasal 101, dibatasi ketentuan Pasal 100.
        30. Asas keaktifan hakim (dominus litis)
        Keaktifan hakim dimaksudkan untuk mengimbangi kedudukan para pihak yang tidak berimbang (lihat Pasal 58, 63, ayat (1) dan (2), Pasal 80 dan Pasal 85)
        31. Asas putusan pengadilan mempunyai kekuatan mengikat (erga omnes)
        Sengketa TUN adalah sengketa hukum publik. Dengan demikian putusan pengadilan berlaku bagi siapa saja-tidak hanya bagi para pihak yang bersengketa
        32. Asas para pihak harus didengar (audi et alteram partem)
        Para pihak mempunyai kedudukan yang sama
        33. Asas kesatuan beracara
        Dalam perkara yang sejenis
        34. Asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang bebas
        Pasal 24 UUD 1945 Jo.Pasal 1 UU No. 4 2004
        35. Asas sidang terbuka untuk umum
        Putusan mempunyai kekuatan hukum jika diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum (Pasal 70 UU PTUN)
        36. Asas pengadilan berjenjang
        Tingkat pertama (PTUN), banding (PT TUN), dan Kasasi (MA), dimungkinkan pula PK (MA)
        37. Asas pengadilan sebagai upaya terakhir (ultimum remidium)
        Sengketa sedapat mungkin diselesaikan melalui upaya administrasi (musyawarah mufakat), jika belum puas, maka ditempuh upaya peradilan (Pasal 48 UU PTUN)
        38. Nullum crimen nulla poena sine lege
        Tidak ada kejahatan tanpa peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.
        39. Lex superiori derogat lege inferiori
        Peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah, lihat dalam Pasal 7 UU No. 10 Tahun 2004
        40. Lex posteriori derogat lege priori
        Peraturan yang terbaru mengesampingkan peraturan yang sebelumnya. Pahami juga, lex prospicit, non respicit.
        41. Lex specialis derogat lege generali
        Peraturan yang lebih khusus mengesampingkan peraturan yang bersifat lebih umum, lihat Pasal 1 KUHD.
        42. Res judicata pro veritate habeteur
        Putusan hakim dianggap benar sampai ada putusan hakim lain yang mengoreksinya.
        43. Lex dura sed tamen scripta
        Undang-undang bersifat memaksa, sehingga tidak dapat diganggu gugat.
        44. Die normatieven kraft des faktischen
        Perbuatan yang dilakukan berulang kali memiliki kekuatan normatif, lihat Pasal 28 UU No. 4 Tahun 2004.
        45. Asas Tut Wuri Handayani
        Secara historis Tut Wuri Handayani lahir sebagai semboyan yang digunakan oleh Ki Hajar Dewantoro dalam sistem pendidikan Taman Siswa. Makna Tut Wuri Handayani adalah :
        a. Tut Wuri yaitu, mengikuti perkembangan sang anak dengan penuh perhatian berdasarkan cinta kasih tanpa pamrih
        b. Handayani yaitu, mempengaruhi dalam arti merangsang, memupuk, membimbing,menggairahkan agar sang anak mengembangkan pribadi masing-masing melalui disiplin pribadi
        46. Asas Demokrasi
        Azas Demokrasi dalam pendidikan bersumber pada sila ke-4 pancasila. Dari sila ini dirumuskan pedoman dalam penghayatan dan pengamalan menjadi 7 butir P4. Dalam UU No.2 Tahun 1989 tentang Sistim Pendidikan Nasional ditegaskan adanya hak peserta didik
        47. Asas Kepastian Hukum
        Azas kepastian hukum untuk melindungi berbagai kepentingan individu maupun kelompok dalam kehidupan bermasyarakat yang selaras dan serasi, pemerintah menciptakan keputusan maupun peraturan yang menyangkut berbagai aspek, diantaraya aspek perekonomian, hak milik, perkawinan, pendidikan, dsb. Ketentuan hukum yang mengatur masalah pendidikan bersumber pada UUD 45 pasal 31 dan ayat 2.
        48. Azas Pendidikan Seumur Hidup
        Azas Pendidikan seumur hidup bahwa pendidikan merupakan proses budaya intuk meningkatkan harkat dan martabat manusia, dilaksanakan dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat. Pada hakekatnya pendidikan seumur hidup menurut John Dewey tidak dapat dipisahkan dari belajar seumur hidup.

        tapi klo ada azas hukum yang belum terposting dalam blog ini mohon kirimkan dalam inbox Facebook saya an TRIMEN HAREFA... Terima kasih