MENGAPA SULIT MEMPERCAYAI PEMERINTAH SENDIRI?

Pemerintahan yang baik dan kuat dibangun dari foundasi dan kepercayaan masyarakat yang kuat dan solid. Namun apa akibatnya apabila pemerintahan itu diselenggarakan tanpa kepercayaan masyarakatnya? Kepercayaan kepada pemerintah yang katanya semakin menurun dari pemberitaan di media, dan oleh pengamat politik Indonesia yang Fakta serta barometernya tidak jelas. Kami akan membahas ini dalam ruang lingkup yang sangat terbatas dan fokus kepada satu hal saja.

Cita dan tujuan bangsa Indonesia yang tertulis secara jelas dan gamblang dalam  pembukaan UUD NKRI Tahun 1945 antara lain melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan kewajiban Negara melindungi dan memenuhi segala hak dari warga negaranya, termasuk Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (pasal 28D ayat 1 UUD tahun 1945).

Pijakan dari Kekuatan hukum itu semestinya nyata, tangguh dan garang tidak seperti pisau yang hanya tajam kebawah dan keatas tumpul. Hukum merupakan satu-satunya pemberi kepastian, perlindungan dan kemanfaatan untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun apa fakta pijakan hukum itu sendiri untuk masyarakat dan juga Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri yang cukup mengundang kontroversi dan kecaman terhadap pemerintah yang dianggap tidak serius dalam melindungi TKI.

Sangat tragis dan menyedihkan nasib TKI kita di luar negeri terutama di Negara-negara berjubah putih, hanya bermodalkan ketekunan dan keyakinan akan bisa memperbaiki kehidupan dan bisa bertahan hidup melalui penghasilan menjadi buruh di tanah orang. Masalah TKI di luar negeri memang bukan masalah baru, tapi masih saja menjadi masalah yang cukup mengundang perhatian serius dari pecinta keadilan. Kewibawaan pemerintahpun dipertaruhkan tanpa harus mengetahui dan melihat sisi baik dari kebijakan pemerintah. Mengambil tindakan dan kebijakan dalam hal ini tidaklah mudah, dengan berbagai pertimbangan dan alasan yang logis termasuk alasan akan berazaskan hukum Internasional termasuk perjanjian antar Negara dan politik kenegaraaan serta hubungan baik kedua negara.

Namun sudahkah kita melihat pemerintah dengan segala kebijakannya dan upayanya yang tidak tanggung-tanggung, yang selalu berdasar kepada ketentuan yang ada, serta melihat dan  mengkritisi pemerintah kita sendiri dengan hati nurani ataupun melihat diri sendiri sebelum menghujat orang lain termasuk Media sebagai pilar demokrasi dan pemenuh akan informasi kepada masyarakat awam, sudahkah balance ataupun berimbang pemberitaan tentang langkah-langkah ataupun kebijakan yang sudah diambil pemerintah dengan kebijakan yang akan dan seharusnya diambil. Tentu saja hasilnya nihil dan menyedihkan,...

Misalkan saja kritikan yang dilontarkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat dan mulia kepada pemerintah, yang hanya menyetujui pemberian sumbangan dari kas Negara khususnya Kementrian Luar Negeri, bukannya menyumbang sebahagian dari kekayaannya untuk menutupi kekurangan biaya tebusan hukuman pancung yang mengancam salah satu TKI di arab Saudi. Benar-benar pejabat negeri ini pintar melucu…hehehehe~ bayangkan saja DPR tidak lama ini membuat lelucon jalan-jalan keluar negeri, membuat kode etik yang tak etis, menuntut beberapa fasilitas dan biaya pendukung lainnya, namun urusan masyarakat dan rakyat yang memilihnya, tersenyum depan kamera, cuek dan hanya bisa melimpahkannya kepada pemerintah tunggal. 

Ada yang tau ngak perbedaan Pejabat kita dengan TKI….hayoooo...

TKI merupakan PAHLAWAN DEVISA!, sedangkan PEJABAT KITA ssssttttt PAHLAWAN DEVISIT….hehehehe~

Resiko dalam pengambilan keputusan sangatlah besar, bukannya Negara mendiamkan hal-hal semacam itu, tetapi pemerintah butuh waktu dan dengan segala pertimbangan yang tepat. Misalkan saja kasus pembajakan kapal sinar kudus di perairan Somalia oleh kelompok bersenjata, yang sebelumnya kritikan dan hujatan yang cukup pedas kepada pemerintah, namun hasilnya sangatlah membanggakan dan memuaskan. Lalu apa yang menjadi dasar kita untuk sulit mempercayai pemerintah sendiri?

Saatnya kita mempercayai dan mendukung kinerja pemerintah, boleh saja kita mengkritik dan protes serta menuntut atas hak kita namun haruslah sesuai prosedur dan alasan yang masuk akal. Siapa lagi yang mendukung, memajukan, dan menjaga kehormatan bangsa dan Negara ini kalau bukan kita sendiri... MERDEKA!

SALAM KEADILAN!!!